Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat

BlogPemuda dalam Demokrasi Post-Tradisional

Pemuda dalam Demokrasi Post-Tradisional

Post-Tradsional (Postra) adalah diskursus yang lahir dari kegelisahan kaum intelektual yang pada masa orde baru disebut kaum tradisionalis. Pada masa itu, mereka dianggap rendahan, kampungan, terbelakang dan cenderung diposisikan sebagai sub kultur atau subaltern. Wacana Postra muncul dari ketegangan dikotomi antara narasi tradisional dan modernis. Berdebat dengan narasi modern, yang merupakan kebalikan dari definisi tradisionalis.

Postra berbentuk 2 hal, pertama dia menggambarkan situasi, karaktersitik atas realitas sosial masyarakat pasca kolonial. Kedua sebagai cara pandang baru, titik balik, bahkan subversif atas hal di atas. Postra menunjukkan ambiguitas masyarakat modern yang ‘bermimpi’ menjadi rasional, empiris dan positivistik. Di satu sisi, belum bisa meninggalkan sepenuhnya mentalitas yang mereka sebut tradisionalis.

Sehingga yang terjadi malah munculnya orang-orang modern tetapi di satu sisi masih bermentalitas gaib dan metafisis. Misal perkara sampah di Kota Makassar, beberapa warga kerap menumpuk sampahnya di lorong, meski itu adalah tanah bertuan. Sehingga sang tuan rumah kadang marah dan memasang imbauan dan ancaman pidana bagi pembuang sampah di tanahnya. Tetapi itu tak mampu menghalangi tabiat sang pembuang sampah.

Lalu di satu sisi, ada pula pemilik tanah yang membuat himbauan dalam spanduk di luar dari aspek rasionalitas. Seperti “cabutlah nyawa jika ada membuang sampah di sini ya Allah”. Justru imbauan ‘arah langit’ lebih mempan ketimbang imbauan pidana. Seperti itulah corak berpikir kaum post-tradisional.

Nah, pola berpikir ini juga merembes ke dalam penerapan sistem demokrasi. Dalam demokrasi, dikenal istilah budaya pemilih, Almond dan Verba (1984: 14) mendefinisikan budaya politik sebagai “Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut”.

Sikap khas mentalitas masyarakat indonesia yang bercorak postra merasuki penerapan demokrasi, terkhusus dalam pemilu raya dan pemilu lokal (pilkada). Sehingga imajinasi kaum pemikir demokrasi yang membayangkan kontestasi pesta demokrasi pemilu dengan budaya pemilih yang ideologis dan rasional sulit tercapai, bahkan persentase pemilih dengan tipologi rasional dan ideologis berjumlah kecil.

Malah yang mendominasi adalah tipologi pemilih sosiologis bahkan ke arah irasional. Sehingga demokrasi dalam konteks lokal justru memapankan pola feodalisme, padahal di eropa sana, demokrasi adalah lanjutan dari kesejarahan masyarakat eropa, dari feodalisme dimana pemimpin dari darah biru ke arah demokrasi dimana semua subjek manusia bebas untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.

Wujud materilnya, reformasi politik pasca jatuhnya rezim Soeharto tidak otomatis mendorong lahirnya demokratisasi. Pergeseran kekuasaan dari sentralisme ke desentralisasi justru memunculkan ‘banyak Soeharto’ kecil di Indonesia, khususnya dalam arena politik lokal.

Situasi politik era reformasi ini menyerupai situasi perbanditan seperti istilah yang disebut oleh Mancur Oslon, dimana penguasaan politik dan ekonomi beralih dari bandit besar (strationaly bandits) menuju bandit kecil (roving bandits). Fenomena seperti itu oleh John T. Sidel dinamai local bossism (bos lokal).

Artinya, demokrasi yang kita lakoni selama ini, bukan mendorong kesejahteraan sosial, tapi malah memapankan oligarki dan feodalisme baru (neo-feodalism). Fenomana itu terjadi hingga level pemilihan paling kecil, yakni desa dan kabupaten.

Dari situ, kita perlu melakukan jeda epistemologi (Emmanuel Subangun : 2004) untuk berhenti sejenak untuk melihat kembali apakah yang datang dari eropa (demokrasi liberal yang diterapkan saat ini) nyambung tidak dengan konteks kebudayaan kita. Penulis bukan dalam posisi mempertanyakan bahkan untuk mengganti sistem demokrasi, karena itu sudah termaktub dalam UUD 1945. Tetapi paling tidak, ada upaya untuk menghubungkan dengan seksama dan senggama antara demokrasi liberal dengan konteks kesadaran masyarakat.

Pemuda : antara Pundak dan Perut

“Beri aku seribu orang tua maka akan aku cabut semeru dari akarnya, berikan aku sepuluh pemuda,maka akan kuguncangkan dunia.” Soekarno
Pemuda dalam pemetaan ekonomi social Karl marx, ditempatkan berada pada titik tengah. Di antara kaum elit dan marjinal. Pemuda (mahasiswa) punya potensi dua hal, pertama turun ke bawah bersama kelas marjinal melakukan melakukan perlawanan kelas kepada kaum elit. Kedua berpotensi naik ke atas menjilat dan menjadi kelas elit baru. Jika paradigma ini digunakan siapkah mahasiswa turun ke bawah atau malu-malu mau naik menjadi elit baru?
Pemuda diperhadapkan pada tanggung jawab yang amat besar dan berat dipundaknya, sementara persoalan utama pemuda ada di perut. Pertarungan akalnya, memilah dan menimbang antara mengurus perut diri sendiri atau mempertahankan gagasannya.
Padahal peran pemuda untuk mengurai masalah keummatan, besar sekali. Termasuk dalam mengurai demokrasi di negara ini. Tapi apakah pemuda mampu? yakin tak yakin, mesti mampu, meski rasa pesimis turut serta.

Untuk sampai kesana, maka ada beberapa prasyarat yang harus dimiliki pemuda, untuk menjalankan kewajibannya sebagai agen of change (agen perubahan). Gagasan seperti apa yang ideal?
Pertama, pemuda pantang a-historis. Artinya pemuda tidak boleh melupakan sejarah gerak situasi kebangsaannya, juga dinamika lokalitasnya. Probelmatika pemuda hari ini, dominan menjadi pemuja teori luar (eropa dan arab) lalu menegasikan pemahaman lokal dan nasionalnya. Wujud materilnya, lihat saja banyaknya pemuda yang lebih memahami ilmu pengetahuan yang berasal dari barat dan arab ketimbang sejarah perjuangan nenek moyangnya dalam merebut kemerdekaan di masa kolonial.
Kedua, Pemuda pantang miskin analisis sosial. Kelebihan pemuda adalah mereka punya cukup waktu untuk menyerap beragam pengetahuan. Namun, pengetahuan itu lebih digunakan untuk modal indivudial, hanya sekedar mencari pekerjaan. Untuk menjadi dokter, pengacara atau insinyur. Bukan hanya kampus yang fakultatif, tapi begitu juga dengan akalnya. Seolah memisahkan antara ketimpangan sosial yang terjadi di sampingnya dengan cita-cita individualnya. Pramoedya Ananta Toer pernah berkata “Jika hidupmu hanya sekedear beranak pinak, apa bedanya dengan binatang,”.
Maka dari itu, pemuda mesti, mesti, mesti memilih dan memiliki alat analisis yang mapan sebagai cara padang untuk mengurai carut marut, hegemoni, dan kuasa atas dinamika sosial. Apakah kehidupan sosial kebangsaan kita baik-baik saja? Sehingga kita hanya duduk berpangku tangan, sibuk dengan dunia masing-masing? Jawabannya adalah TIDAK!!!

Ketiga, Pemuda mesti mampu menyelaraskan nalar, mental dan gerak (dzikir, fikir dan amal soleh). Kisah pemuda yang tertidur di gua Ashabul Kahfi memperlihatkan 7 pemuda yang mampu mempertahankan pemikiran dan gagasannya tentang perubahan sosial. Meski digoda oleh penguasa dengan harta, tahta dan wanita. Mereka tetap berdiri tegak di atas ketidaksepakatnya, bahwa perubahan mesti terjadi meski itu merongrong kekuasaan. Negara ini tidak kekurangan orang cerdas, yang minim adalah orang jujur dan berintegritas. Jauh lebih mudah memindahkan gunung besar ketimbang mengaburkan hegemoni.

Lalu disinilah pemuda mesti mengambil peran. Pemuda sebagai Agent of Change (agen perubahan), harus berada ditengah kerumitan sosial dan demokrasi kita. Dengan cara mengurai dan mencari celah untuk menyelamatkan demokrasi indonesia yang masih timpang. Meski dibayangi satu pertanyaan utama, berkhianat atau ikut berjuang? Karena tak ada sikap abu-abu, sekali berjuang atau berkhianat sama sekali.

Zulfikarnain, Komisioner Bawaslu Kota Makassar

Terbaru

Lainnya