Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat

HeadlineLAPAR Sulsel Sayangkan Pembubaran Paksa Teater Seni Budaya "Rindu Bissu"

LAPAR Sulsel Sayangkan Pembubaran Paksa Teater Seni Budaya “Rindu Bissu”

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan sayangkan pembubaran Teater Monolog Pentas Seni dan Budaya “Rindu Bissu” yang dilakukan oleh Aparat dan Pemerintah Bone. Teater ini diselenggarakan oleh Sanggar Seni Budaya (SSB) Lasaliyu Batara Bone, dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesai ke-78 mengusung tema Merdeka Negeriku, Merdeka Budayaku, pada sabtu 19 Agustus 2023.

Padahal, menurut pernyataan Sekum SSB Lasaliyu Batara Bone, “Perizinan pemerintah setempat sudah ada, seperti Kesbangpol, Pemda, dan pihak kepolisian,” kata Bahrudin La Kamakuraga, dikutip dari Instagram Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK).

Menurut Staf Divisi Advokasi LAPAR Sulsel, Sabhadin, Pembubaran paksa itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 32 ayat (1) yang menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Secara spesifik, UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, juga mengatur tentang pemeliharaan budaya. Di dalam UU tersebut, tercantum pasal-pasal yang berkaitan dengan Pemajuan, Pelindungan, Pemeliharaan, Penyelamatan, Pengembangan, Penghargaan Budaya, dan Lain sebagainya. Dan secara tegas melarang praktik pelarangan pemajuan kebudayaan. 

Dengan demikian, Pemerintah dan termasuk setiap orang, baik berkelompok atau individu patut menghormati setiap pegelaran yang berkaitan dengan mengangkat kebudayaan yang hidup di masyarakat.

Terlebih kebudayaan Bissu menjadi salah satu kebudayaan khas yang mesti dihormati karena lahir dari wilayah Sulawesi Selatan, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Pembubaran pegelaran kesenian oleh Sanggar Seni Budaya (SSB) Lasaliyu Batara Bone, merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan kebudayaan kita, dan ini menambah potret buruk kondisi demokrasi kita yang kian surut.

Pelarangan ini bukan hanya terjadi kali ini saja. Justru telah menambah angka-angka pelarangan pegelaran kebudayaan, dalam prakteknya kerap ada keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta aparat penegak hukum setempat dengan model-model pelarangan yang hampir serupa. 

Pada tahun 2017, Acara Porseni Waria-Bissu se-Sulsel yang digelar di Kabupaten Soppeng, pada 19-22 Januari 2017 lalu, batal digelar karena dilarang dengan alasan tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian.

Pada tahun 2022, Komunitas Bissu Bone tidak diikutkan dalam Hari Jadi Bone (HJB) ke-692. Perayaan ini menghilangkan peran bissu dalam prosesi ritual Mattompang Arajang merupakan pesta adat yang dilaksanakan tahunan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk membersihkan benda-benda pusaka warisan Kerajaan Bone.

Kali ini, tahun 2023 Pembubaran Teater Monolog Rindu Bissu dalam rangka memeriahkan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 78 Tahun, Sanggar Seni Budaya (SSB) Lasaliyu Batara Bone yang berencana menampilkan Teater Monolog pentas seni dan budaya ” Rindu Bissu ” dengan tema Merdeka Negeriku, Merdeka Budayaku.

Kita berharap kepada pemerintah Provinsi sulsel dan Pemerintah Kabupaten Bone, termasuk aparat penegak hukum untuk tidak lagi melakukan pelarangan terhadap praktik kebudayaan masyarakat, termasuk Bissu, karena bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang. Kita juga berharap kepada aparat dan pemerintah untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemberian jaminan keamanan, kepada siapapun pihak yang menyelenggarakan kegiatan kebudayaan.

Terbaru

Lainnya