LAPAR Sulsel Siapkan Perwali Kerukunan dan Keberagaman Kota Makassar

08-04-2021 - Berita
LAPAR Sulsel Siapkan Perwali Kerukunan dan Keberagaman Kota Makassar

Makassar, 8 April 2021 - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan menggelar penyusunan Draft Peraturan Walikota (Perwali) Perlindungan Kebebasan dan Keberagaman (KBB) Kota Makassar, di M61 Cafe & Eatery, Jl. Aanggrek Raya, Panakukkang.

 

Perwali ini merupakan ikhtiar LAPAR Sulsel untuk merekam dinamika keberagaman di Kota Makassar yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan kerja-kerja kelembagaan. Penguatan edukasi yang dilakukan LAPAR Sulsel dalam merawat keberagaman di antaranya ikut berkiprah mengembangkan wacana pluralisme di tengah masyarakat, penguatan penyadaran masyarakat sipil (Civil Society), mendorong ditegakkan demokrasi dan HAM dengan perspektif kearifan lokal. Dengan hal ini, LAPAR konsen dalam mengembangkan dan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat dan kritis melalui kajian, dialog, pendidikan rakyat, pengorganisasian pendampingan, dan publikasi. 

 

Sebelumnya LAPAR Sulsel menginisiasi banyak pertemuan antara kelompok masyarakat sipil dengan tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah Kota Makassar. Puluhan pertemuan dilangsungkan demi merumuskan langkah kerja yang tepat.

 

Peraturan Walikota Penguatan Kerukunan dan Keberagaman di Kota Makassar dipilih sebagai langkah strategis dalam kerangka kerja advokasi kebijakan. Dukungan penuh mulai ditunjukkan oleh rekan masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah Kota Makassar. Pada akhir 2020, RAD ini telah sampai di tahap sosialisasi Policy Brief sebagai acuan pokok menuju penyusunan Rencana Kerja, hingga terbitnya Peraturan Walikota (Perwali).

 

Adanya Perwali Perlindungan Kerukunan Kebebasan dan Keberagaman yang disokong oleh banyak pihak ini diharapkan jalan baru bagi terciptanya perdamaian dan keadilan, dalam konteks kerukunan antar dan intra umat beragama, serta beragam suku, etnis, dan ras yang mendiami Kota Makassar. LAPAR Sulsel memandang penguatan kerukunan dan keberagaman di bawah payung kebijakan daerah mampu menjamin ekspresi agama dan budaya berbagai kelompok masyarakat di kota yang digadang-gadang sebagai kota dunia ini.