Pokok-Pokok Pikiran tentang Ke">

Catatan Akhir Tahun Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat 2020

04-01-2021 - Laporan Tahunan
Catatan Akhir Tahun Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat 2020

Pokok-Pokok Pikiran tentang Keragaman Di Sulawesi Selatan

Keberagaman merupakan suatu keniscayaan. Ia memberikan cara pandang yang luas tentang adanya pluralitas makroskopis dan mikroskopis di jagad semesta yang tak bisa dinafikan. 

Kondisi Indonesia dalam konteks keberagaman ini, tidak serta merta hadir dengan sendirinya, sebab ruang keindoensiaan ini mengacuh pada tumbuh kembangnya perabadan dari masa lalu, kini, dan masa depan. Olehnya berbagai faktor telah memberikan warna dalam keberagaman keindonesiaan itu sendiri, baik dari aspek agama, budaya, sosial, hingga politik.

Sulawesi Selatan dan secara khusus Kota Makassar memiliki keberagaman tersendiri yang berbeda dengan konteks Jawa, Kalimantan, Sumatera dan daerah yang lain, baik dari faktor bahasa, seni, ajaran budaya, ajaran agama,dan semua pranata kehidupan yang membentuk sikap kehidupan masyarakat khususnya di sulawesi selatan. Kemajemukan masyarakat Sulawesi Selatan tidak bisa dinafikan terkait perjumpaan dengan pelbagai kebudayaan dan peradaban yang saling silang dalam lintasan zaman. 

Catatan akhir tahun ini merupakan ikhtiar LAPAR Sulsel untuk merekam dinamika keberagaman di Kota Makassar yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan kerja-kerja kelembagaan. Penguatan edukasi yang dilakukan LAPAR Sulsel dalam merawat keberagaman di antaranya ikut berkiprah mengembangkan wacana pluralisme di tengah masyarakat, penguatan penyadaran masyarakat sipil (Civil Society), mendorong ditegakkan demokrasi dan HAM dengan perspektif kearifan lokal. Dengan hal ini, LAPAR konsen dalam mengembangkan dan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat dan kritis melalui kajian, dialog, pendidikan rakyat, pengorganisasian pendampingan, dan publikasi.

 

COVID-19 dan Konsolidasi Umat Beragama

Gelombang kasus COVID-19 belum kunjung berhenti, meski 2020 telah usai. Sejak Maret 2020, kasus pertama diketemukan, yang tak butuh waktu singkat menyebar ke penjuru negei. Kota Makassar bukannya luput dari terjangan, malah menjelma jadi salah satu kota dengan jumlah kasus tertinggi. Sampai akhirnya Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan maklumat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepanjang April – Mei 2020.

Persoalan COVID-19 bukan hanya terbatas pada isu kesehatan. LAPAR Sulsel mencatat, COVID-19 perlahan meruntuhkan kohesi sosial di tengah masyarakat. Ketakukan akan penularan penyakit berbahaya ini mempengaruhi ikatan antar individu/kelompok masyarakat. Kasus diskriminasi terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar. Paling memicingkan mata adalah 8 kasus penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kota Makassar dan Kab. Gowa.

Perdebatan mengenai saling silang pendapat pembatasan beribadah di rumah ibadah selama masa PSBB di Kota Makassar juga menarik perhatian LAPAR Sulsel. Kami menilai, membatasi ibadah di rumah ibadah dan melakukannya bersama keluarga di rumah merupakan pilihan yang tepat, sekaligus bentuk ibadah itu sendiri. Perdebatan seperti itu seharusnya bisa teratasi andai Pemerintah Kota dan sejumlah pihak terkait dalam penanganan pandemi mulai melakukan sosialisasi yang tepat dengan banyak melibatkan suara tokoh agama.

Kekosongan ini kemudian dipandang LAPAR Sulsel sebagai titik mengkonsolidasikan kelompok masyarakat sipil dan tokoh agama, serta lembaga keagamaan untuk terlibat lebih jauh dalam penanganan COVID-19. Dengan mengamati beberapa poin di atas yang memang lebih banyak terjadi di sosial media, LAPAR Sulsel mengembangkan kampanye bersama tokoh lintas agama mengenai pentingnya protokol kesehatan, gotong royong, dan kerja sama lintas agama untuk menanggulangi pandemi. Selain itu, LAPAR Sulsel membuka ruang dialog antara pemerintah Kota Makassar, Forum Kerukunana Umat Beragama (FKUB), dan tokoh, serta lembaga agama lainnya untuk menemukan kesepahaman dalam menelurkan kebijakan di masa datang terkait pencegahan COVID-19. 

Peran lain umat beragama semakin kentara ketika masalah ekonomi melanda masyarakat miskin kota. Tokoh agama, lembaga agama, dan kelompok masyarakat sipil yang konsen pada isu pluralisme dan perdamaian, turut mendirikan Posko Bersama, sebagai bentuk kerja-kerja kongkrit demi meringankan beban kelompok masyarakat perkotaan yang terkena dampak langsung pandemi dari sisi ekonomi. Posko Bersama yang dipusatkan di Kantor LAPAR Sulsel menyalurkan 200 paket bantuan dari GUSDURian Peduli untuk masyarakat umum dan 50 paket untuk guru ngaji, serta penjaga rumah-rumah ibadah.

 

Makassar Kota Toleran: Jalan Baru yang Membentang

Tahun 2019 merupakan awal kerja panjang LAPAR Sulsel dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam penguatan kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar secara terstruktur, sistematis, dan masif. LAPAR Sulsel menginisiasi banyak pertemuan antara kelompok masyarakat sipil dengan tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah Kota Makassar. Puluhan pertemuan dilangsungkan demi merumuskan langkah kerja yang tepat.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penguatan Kerukunan dan Keberagaman di Kota Makassar dipilih sebagai langkah strategis dalam kerangka kerja advokasi kebijakan. Dukungan penuh mulai ditunjukkan oleh rekan masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah Kota Makassar. Pada akhir 2020, RAD ini telah sampai di tahap sosialisasi Policy Brief sebagai acuan pokok menuju penyusunan Rencana Kerja, hingga terbitnya Peraturan Walikota (Perwali).

Adanya RAD yang disokong oleh banyak pihak ini diharapkan jalan baru bagi terciptanya perdamaian dan keadilan, dalam konteks kerukunan antar dan intra umat beragama, serta beragam suku, etnis, dan ras yang mendiami Kota Makassar. LAPAR Sulsel memandang penguatan kerukunan dan keberagaman di bawah payung kebijakan daerah mampu menjamin ekspresi agama dan budaya berbagai kelompok masyarakat di kota yang digadang-gadang sebagai kota dunia ini.

 

Rekomendasi

Ada dua bagian rekomendasi yang akan kami jabarkan di awal tahun 2021, sebagai proyeksi langkah strategis dalam mengarungi tantangan kedepannya.

  1. Gelombang kilat COVID-19 yang kembali menerjang di akhir tahun 2020 semakin mengkhawatirkan saat ini, olehnya dipandang perlu diantisipasi oleh semua pihak dengan cara proaktif, bukan reaksi singkat semata. Maka dari itu, rekomendasi kami adalah sebagai berikut:
    1. Pemerintah Kota Makassar kembali menggencarkan sosialisasi penggunaan protokol kesehatan secara ketat bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah
    2. Melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan secara penuh dan aktif dalam pencegahan COVID-19
    3. Kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga keagamaan melakukan kerja-kerja proaktif melalui bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi

2.      Kerja panjang advokasi kebijakan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penguatan Kerukunan dan Keberagaman di Kota Makassar akan terus berlangsung hingga apa yang dicita-citakan tercapai. Untuk itu kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

  1. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar melalui kelompok kerja bersama.

  2. Penguatan jejaring kerjasama untuk penguatan kerukunan dan keberagaman.

  3. Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi perlindungan kerukunan dan keberagaman.
  4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kerukunan dan keberagaman
  5. Internalisasi dan harmonisasi nilai-nilai kerukunan dan keberagaman dalam kebijakan daerah