Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak R">

3 Alasan LAPAR Sulsel Anggap Penting Perwali Kerukunan dan Keberagaman di Makassar

31-07-2021 - Berita
3 Alasan LAPAR Sulsel Anggap Penting Perwali Kerukunan dan Keberagaman di Makassar

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel tengah merancang draft Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Kerukunan dan Keberagaman di Makassar.
 

Ini dianggap penting mengingat Makassar salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki masyarakat heterogen mulai dari segi etnis, suku, hingga agama.
 

 

Perwali Kerukunan dan Keberagaman ini mencegah benih-benih konflik yang akan muncul akibat dari sikap intoleransi yang tidak menerima perbedaan itu.

Direktur LAPAR Sulsel Muh Iqbal Arsyad menyebut tiga alasan yang menjadikan Perwali terkait kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar ini sangat penting.

Pertama, tingkat heterogenitas masyarakat Kota Makassar cukup tinggi. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan konflik.

 

Kedua, ada beberapa kelompok masyarakat yang belum mengakui perbedaan dan keberagaman yang ada.

Ketiga, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dinilai mendiskriminasi kelompok tertentu.

 

“Kita tahu pada Tahun 2017, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan pelarangan aktivitas salah satu kelompok keagamaan di Kota Makassar. Tapi, setelah kami klarifikasi dari Sekprov ini menyatakan bahwa itu belum sempat keluar di masyarakat,” kata Iqbal.

Hal ini disampaikan Iqbal dalam acara webinar “Sosialisasi Kedudukan Perwali Rencana Aksi Daerah (RAD) Kerukunan dan Keberagaman Sebagai Produk Hukum dalam Pemajuan Toleransi di Kota Makassar” yang dilaksanakn via zoom, Sabtu, 31 Juli 2021.

Iqbal juga memperlihatkan hasil survey dari Setara Instute yang menyebutkan bahwa Makassar merupakan kota dengan tingkat toleransi terendah.

“(Makassar) merupakan urutan ketiga paling bawah dari semua kota yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Kabag Hukum dan Setda Kota Makassar, Hari yang juga hadir sebagai pembicara dalam webiner ini menjelaskan tentang alur penerbitan produk hukum daerah.

Hari menyarankan Perwali Kerukunan dan Keberagaman ini sebaiknya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal itu agar landasan hukum ini memiliki pengakuan secara politis.

“Saya menyarankan, jika teman-teman bisa Perwali ini bisa menjadi cikal-bakal untuk kita naikkan menjadi Perda,” ucapnya.

Apalagi, menurutnya Perwali yang dirancang ini sesuai dengan visi-misi Wali Kota Makassar.

Sementara itu, Ketua LBH Kota Makassar, Muhammad Haedir membahas tema “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman.”

Haedir menuturkan akibat dari politisasi identitas menyebabkan banyaknya tindak intoleransi yang membahayakan nyawa seseorang.

Hadir juga dalam webiner ini, Lusia Palulungan mewakili OESE INTIM/Dewi Keadilan membahas tentang ”Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman sebagai Perlindungan Kaum Minoritas di Kota Makasar.”

Juga Prof Marilang, Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar membahas “Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Atas Draft Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman di Kota Makassar”.

Penulis : Susan Alwia

Sumber: https://tebaran.com/read/12312/3-alasan-lapar-sulsel-anggap-penting-perwali-kerukunan-dan-keberagaman-di-makassar/